Anjir Serapat Baru I – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Anjir Serapat Baru I sukses menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun Anggaran 2027. Kegiatan krusial tahunan ini berlangsung dengan khidmat di Aula pertemuan Desa Anjir Serapat Baru I pada Selasa (07/07/2026).

Musdes RKP Desa ini digelar bertujuan untuk menghimpun aspirasi, membahas kebutuhan ril warga, serta program Visi Misi Kepala Desa dalam pembangunan desa untuk tahun anggaran 2027 mendatang. Keterlibatan aktif seluruh unsur masyarakat menjadi kunci utama agar pembangunan desa berjalan transparan, partisipatif, dan akuntabel.

Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua BPD Desa Anjir Serapat Baru I. Turut hadir dalam forum musyawarah ini Kepala Desa Anjir Serapat Baru I beserta seluruh jajaran Perangkat Desa, Tim Monitoring dari Kecamatan Anjir Muara (Bpk. Syahrial Fauzi, A.Md Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Bpk Adi Staf) serta Pendamping Desa yang mengawal jalannya regulasi perencanaan.

Sinergitas keamanan dan ketertiban desa juga terlihat nyata dengan hadirnya Babinsa dan Bhabinkamtibmas setempat. Tidak ketinggalan, para Ketua RT, jajaran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, serta para Kader Kesehatan dan Kader PKK turut andil memberikan masukan strategis demi kemajuan desa.

Dalam sambutannya, Ketua BPD menyampaikan bahwa Musdes ini merupakan wadah kedaulatan masyarakat untuk menentukan nasib desa ke depan. Seluruh usulan dari tingkat RT ditampung untuk kemudian disaring berdasarkan urgensi dan ketersediaan anggaran desa.

Kepala Desa Anjir Serapat Baru I menegaskan pentingnya kolaborasi ini. Pihak pemerintah desa berkomitmen penuh untuk mengawal hasil Musdes ini agar masuk ke dalam dokumen RKP Desa 2027, dengan fokus utama pada pemulihan ekonomi, infrastruktur dasar, dan pemberdayaan masyarakat. Beliau juga memberikan penjelasan transparan mengenai postur keuangan desa saat ini. Pemerintah desa berkomitmen untuk tetap mencari celah dan solusi kreatif agar kebutuhan dasar masyarakat desa tetap terakomodasi, meskipun harus melakukan efisiensi ketat demi mematuhi instruksi regulasi dari pemerintah pusat.

Agenda utama musyawarah kali ini terasa lebih menantang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Forum secara terbuka membahas kondisi keuangan desa yang sangat terbatas, di mana banyak agenda pembangunan prioritas berskala lokal yang diusulkan warga terpaksa tertunda. Hal ini terjadi karena sebagian besar porsi anggaran fiskal desa saat ini harus dialokasikan untuk mendanai program-program prioritas dari pemerintah pusat.

Setelah melalui proses diskusi dan penajaman yang cukup dinamis, Musdes Pertama ini berhasil menyepakati arah kebijakan darurat desa dan diakhiri dengan pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2027. Acara ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Musdes Pertama oleh Ketua BPD, Kepala Desa, dan perwakilan elemen masyarakat.